Home > Services > Green Economy

Green Economy
Green Economy adalah sistem ekonomi yang mengutamakan pembangunan berkelanjutan. Jika Green Economy diterapkan, akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan manusia.

BKI sebagai Badan Usaha Milik Negara memiliki peran penting dan ikut serta dalam mendukung program dekarbonisasi pemerintah. Program dekarbonisasi pemerintah yang berfokus pada beberapa sektor seperti Green Industry, Green Oil & Gas, Green Power Plant, Green Mining, Green Fertilization, Forestry & Plantation memiliki kesesuain dengan jasa yang dimiliki oleh BKI. Hal tersebut membuat BKI turut andil dalam menyukseskan program Pemerintah melalui jasa assurance yaitu; verification, validation, quality assurance, quality control, audit, etc).

Manfaat

  1. Industri pengguna jasa menjadi lebih efisien karena menggunakan konsep pembangunan hijau (green development).
  2. Industri dalam penggunaan sumber energi yang dikelola secara baik dapat berdampak positif terhadap lingkungan.
  3. Membantu pemenuhan komitmen pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.
  4. Meningkatkan standar kehidupan yang berkelanjutan, sekaligus mengurangi polusi, membangun infrastruktur bersih dan tangguh, dan menghargai aset-aset alam yang sering kali tidak dapat dirasakan secara ekonomi, meskipun telah memberikan keberhasilan ekonomi dan kesejahteraan bagi umat manusia.

Metodologi

  1. Deep Assessment and Project Initiative Review (Observation, Interview, Site Visit, Doc./techn. verification) dengan output Decarbonization Initiative Assessment Report (DIAR).
  2. Facilitate Project Development (Study on GHG emission Baseline Potential GHG Reduction & Formulate GHG Reduction Project Development) dengan output Project Development Document (PDD).
  3. ISO 14064 Based (Greenhouse Gas Accounting and Verification) dan ISO 17029 Based Conformity assessment General principles and requirements for validation and verification bodies) dengan output Validation Report of GHG dan Verification Report of GHG.


Kebijakan Emisi Karbon

  1. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Ratifikasi Protokol Kyoto Tahun 2005 dan Konvensi Tingkat Tinggi di Rio De Jeneiro Tahun 1992).
  2. Undang-undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.
  3. Undang-undang No. 4 Tahun 2007 tentang Perindustrian.
  4. Undang-undang No. 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Peribahan Iklim).
  5. Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
  6. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.